PKBJatengNews – Fraksi PKB DPRD Jateng mendorong bantuan peningkatan anggaran dan sarana prasarana untuk ribuan lembaga pendidikan yang dinaungi Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama di Jateng.
Diakui, banyak sarpras lembaga yang terdiri dari Ponpes, Madrasah Diniyah (Madin), hingga TPQ masih kurang representatif.
Tiga lembaga itu dinilai menjadi garda terdepan dalam penguatan akhlak generasi penerus.
Namun saat ini mengalami kendala, termasuk soal pengajar hingga persoalan ketersediaan sarpras pendukung pendidikan.
Sekretaris PC RMI NU Kabupaten Grobogan Irfan Khoerulloh menyampaikan di wilayahnya ada sebanyak 310 ponpes, 1.253 Madin dan 2.731 TPQ.
Melihat jumlah itu maka, peran lembaga pendidikan yang masuk dalam RMI begitu besar.
Setidaknya ada dua kendala yang disampaikan oleh RMI pada Fraksi PKB DPRD Jateng dalam audiensi.
“Banyak lembaga memprihatinkan dari sisi sarpras-nya. Kami berharap ada upaya untuk penguatan,” kata Khoerullah saat audiensi di Ruang Fraksi PKB DPRD Jateng, Senin 9 September 2024.
Mereka diterima oleh anggota Fraksi PKB DPRD Jateng Dapil V (Grobogan dan Blora) Abdulah Aminudin dan Niken Mayasari.
Persoalan kedua yang diungkapkan adalah masih minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengajar.
Meskipun ia menyampaikan hal itu cukup membantu. Alokasi dari Pemprov sejauh ini Rp100 ribu/bulan atau Rp1,2 juta per tahun.
Sementara, Pengurus RMI Jateng Muh Farhan meminta pemerintah memandang lembaga pendidikan sebagai salah satu pilar penting pendidikan akhlak dan agama.
Terlebih lagi saat ini generasi muda menghadapi dekadensi moral yang membahayakan.
Untuk itu penguatan pendidik menjadi penting. “Jika di Kemendikbud ada guru sertifikasi, kedepan guru di Madin, TPQ maupun pesantren juga diberikan kesempatan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung agar bantuan-bantuan yang diberikan ke pesantren bisa membuat mandiri. Salah satunya dalam hal finansial.
Menerima keluhan tersebut, anggota Fraksi PKB Abdulah Aminudin mengatakan bantuan yang sudah diberikan Pemprov tak dihapus.
Namun untuk meningkatkan nominalnya maka harus melihat porsi anggaran di APBD terlebih dahulu.
“Untuk meningkatkan anggarannya, kami sepakat. Tapi harus lihat APBD lebih dahulu. Untuk penguatan sarpras, akan kami dorong,” ujar Aminudin.
Sementara itu Niken Mayasari meminta masing-masing lembaga yang siap menerima bantuan juga sudah siap dengan persyaratanya dan tertib administrasi.
Hal yang pertama dilakukan adalah membuat program kerja. Setelahnya dilakukan pengawalan program guna merealisasikannya.
“Kami (legislatif) memiliki program. Untuk menyalurkan maka akan dicari siapa yang siap terlebih dahulu. Agar tak salah sasaran,” ungkap Niken.
Aminudin dan Niken sepakat bahwa peran Ponpes, TPQ dan madin begitu penting. Ketiganya menjadi benteng untuk penguatan akhlak dan agama bagi masyarakat di Jateng.
Maka upaya untuk peningkatan anggaran dan perbaikan sarpras terus dilakukan.